Medan-andalas Keinginan berbagai elemen masyarakat Nias menjadikan Kepulauan Nias lepas dari Provinsi Sumatera Utara dan berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi, tampaknya semakin menguat.
Ini tercermin dalam Seminar Grand Design Pembangunan Kepulauan Nias yang selenggarakan Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) Komisariat Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia (UPMI) di Hotel Grand Antares Medan, Sabtu (10/3) lalu.
Sejumlah narasumber dalam seminar itu mengemukan, Kepulauan Nias dengan segala potensi wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki, cukup siap berdiri sendiri menjadi sebuah provinsi.
Kepala Inspektorat Nias Selatan Faduhusi Daely selaku mewakili Bupati Nias Selatan mengatakan, pembentukan Provinsi Nias bertujuan mempercepat pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan akselerasi pembangunan, dan mengimplementasikan pola pendekatan pembangunan kepulauan yang spesifik.
Maka itu menurutnya Pemkab Nias Selatan sangat mendukung aspirasi pembentukan Provinsi Nias. Bahkan Nias Selatan merupakan salah satu pelopor Deklarasi Pembentukan Provinsi Nias pada tahun 2011 lalu.
Pandangan serupa disampaikan Bupati Nias diwakili Kepala Bappeda Nias Agustinus Zega yang menyampakan bahwa pembentukan Provinsi Nias bertujuan mengejar ketertinggalan dan kesenjangan pembangunan.
Namun dia menegaskan bahwa kunci kemakmuran suatu daerah ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, SDM masyarakat di Kepulauan Nias yang selama ini berada paling bawah di Sumut perlu ditingkatkan.
“Perlu sinergitas kepala daerah di Kepulauan Nias untuk membangun universitas berstandar nasional di Nias,” kata Agustinus Zega.
Sementara Bupati Nias Utara diwakili Sukawafi Zalukhu mengatakan, sektor pariwisata dan pertanian merupakan sumber daya utama andalan Kepulauan Nias dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), di sampingi potensi lain seperti perkebunan, perternakan, dan perikanan.
Namun karena letaknya masih jauh dari Sumut, menurut Kepala Bappeda Nias Utara itu, perhatian pemerintah provinsi selama ini tidak optimal.
“Memang Kepulauan Nias tidak bisa dibilang dianak-tirikan oleh Pemprov Sumut, hanya saja perhatian yang kurang maksimal,” ucap mantan Kadis Pariwisata Nias Selatan tersebut.
Narasumber lainnya, Didin Muhafidin, Dosen Universitas Padjajaran mengatakan bahwa strategi pembangunan sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Prinsip–prinsip dasar dalam strategi pembangunan adalah berorientasi pada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan adat budaya masyarakat, berwawasan lingkungan, tidak diskriminatif, kemitraan, berbasis pada pemerintahan yang bersih, dan anggaran berbasis kinerja.
Ahmad Nasir Hia dalam pandangannya mengemukakan tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Birokrasi yang berbelit-belit menyulitkan masyarakat Nias mengurus sesuatu, apalagi menjumpai pemimpinnya (bupati).
Selain itu di Kepulauan Nias masih ada indikasi permainan dalam penerimaan CPNS. Padahal masyarakat Nias pada umumnya adalah masyarakat religius, gereja dan masjid berdiri megah, dan masyarakatnya taat beribadah, namun pemimpinnya masih saja ada yang terlibat kasus korupsi. "Hal ini sangat ironis sekali," ujar Dosen Fakultas Hukum UPMI yang juga Penasihat KMN Komisariat UPMI itu.
Menurutnyq untuk menjadi sebuah provinsi, Kepulauan Nias harus mempersiapkan banyak hal terutama sumber daya manusia. “Kita tidak mau belum jadi provinsi, Nias sudah hancur-hancuran. Bisa dibilang pembahasan grand design yang rencananya akan kita rancang ini adalah bagian dari sebuah persiapan,” terangnya.
Untuk melakukan pembangunan ke depannya, saat ini Kepulauan Nias menghadapi tantangan berat di segala bidang, seperti krisis multidimensi, ancaman disintegrasi, dan keterpurukan ekonomi.
"Pembahasan grand design ini akan kita matangkan dan akan kita ajukan untuk melakukan pembangunan Kepulauan Nias ke depan," sebutnya.
Acara yang dipandu Daraely La’ia Amd sebagai moderator itu juga diisi dengan sesi tanya jawab. Kesimpulan dari seminar ini nantinya akan direkomendasikan kepada seluruh kepala daerah di Kepulauan nias dan juga kepada Tim Pembentukan Provinsi Nias.
Sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum UPMI H Ali Umry SH MHum dalam sambutannya mengatakan bahwa UPMI sangat mendukung kegiatan kemahasiswaan ini, apalagi jumlah mahasiswa asal Pulau Nias di UPMI cukup banyak.
Seminar ini ditutup Ketua KMN Komisariat UPMI Fasa’aro Zalukhu dengan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya seminar terutama kepada Bupati Nias Selatan dan Direktur Utama PDAM Tirtanadi yang menjadi sponsor utama kegiatan ini.
Sementara itu Zaman Karya Mendrofa, salah seorang Pembina dan Donatur KMN Komisariat UPMI mengaku sangat gembira atas suksesnya pelaksanaan seminar ini.
Namun dia menyatakan sangat kecewa terhadap respon negatif dari beberapa kepala daerah di Pulau Nias, Anggota DPRD Sumut Dapil Nias, dan tokoh-tokoh masyarakat Nias yang menganggap bahwa seminar yang dilaksanakan KMN Komisariat UPMI ini hanya akal–akalan untuk mencari uang saja.
Padahal menurutnya seminar ini harusnya menjadi ajang bagi kepala daerah serta Anggota DPRD Sumut dapil Nias serta tokoh-tokoh masyarakat Nias untuk menyampaikan gagasan-gagasan dalam rangka memajukan Nias agar sejahtera dan mandiri.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar